JAKARTA, JUMAT — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para buruh benar-benar serius. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperkirakan 30 persen anggotanya atau lebih dari satu juta pekerja terancam PHK tahun depan.
Wakil Ketua Umum DPP KSPSI, Mathias Tambing, meminta agar pemerintah memberikan berbagai insentif kepada pelaku usaha serta memberikan stimulus kebijakan lain untuk mendukung kelangsungan usaha.
Sementara para pelaku usaha juga diminta memberikan jaminan tidak akan melakukan PHK kepada buruh mereka. "Sehingga tidak akan terjadi gejolak sosial lebih besar di kalangan pekerja," tulisnya melalui pesan singkat, Kamis (25/12).
Ia juga menampik pernyataan Mennakertrans Erman Suparno bahwa angka pengangguran cenderung menurun setiap tahun. Menurut Mathias, pengangguran justru terus bertambah karena gelombang PHK terus terjadi di berbagai daerah.
Akibat krisis keuangan global, masa depan buruh menjadi suram. Sebagian besar pengusaha telah menyatakan akan mengurangi pekerja mereka tahun depan. Namun, Mathias menyatakan bahwa alasan pengusaha mengurangi pekerja lantaran krisis global adalah hal yang tidak masuk akal.
Menurutnya, upah buruh di Indonesia masih relatif kecil, yakni kurang dari 20 persen sehingga hal ini tidak begitu memberatkan pengusaha. Ia juga mengungkapkan, banyak pengusaha yang menjadikan krisis global sebagai alasan untuk menekan pekerja. "Kurang layak dijadikan alasan untuk melakukan efisiensi atau menjadi alasan untuk menyelamatkan perusahaan," ujarnya.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar