Zionis Israel Membinasakan Bangsa Amerika

60 tahun berlalu sejak Israel berdiri, dan tahukah Anda jika negara itu mendapatkan hasil pajak AS melebihi negara manapun di dunia ini, termasuk AS sendiri?

Selama resesi ekonomi dunia ini, ketika orang-orang Amerika sendiri menjadi pengangguran, rumah-rumah dijual, anggaran pendidikan dikurangi demikian besar dan bisnis macet dimana-mana, Kongres AS terus saja memberikan hasil pajak yang besar kepada Israel, dan sekarang jika dihitung, perharinya mencapai 7 juta dollar!

Dengan segala kenyataan itu, inilah saatnya untuk sekali lagi mempertanyakan kebijakan AS. Untuk menelisik mengapa AS terus saja memberikan bantuan militer kepada sebuah negara, dalam hal ini Israel, sangat perlu untuk melihat sejarah dan budaya si penerima bantuan itu. Lantas, bagaimana sejarah Israel?

Mendeskripsikan Israel selalu sulit. Seseorang harus memilih apakah akan terus hidup dalam sebuah paradigma atau menyebutkan kebenaran.

Di buku manapun jelas digambarkan bahwa pendirian negara Israel dibentuk di atas sebuah pembersihan etnik yang paling biadab di muka bumi sepanjang sejarah modern.

Di tahun 1947-1949, sekitar seperempat juta umat Muslim dan Kristen yang merupakan 95% menempat-tinggali bumi Palestina dipaksa dengan brutal untuk meninggalkan tanahnya.

Terhitung sampai saat ini, dengan agresi Gaza, sudah berlangsung 33 kali genosida, dan penghangusan lebih dari 500 desa. Semua ini tujuannya hanya satu: melenyapkan sejarah dan kebudayaan Palestina.

Hal kedua yang perlu kita pelajari adalah, bagaimana Israel menggunakan bantuan AS di masa lalu? Di semua peperangan yang melibatkan Israel, Israel selalu menjadi pihak pertama yang menyerang. Israel selalu membuat legitimasi (pembenaran) bahwa mereka sedang membela diri. Dalam kurun waktu dua kali penyerangan pertama Israel terhadap Lebanon dulu yang menewaskan 17.000 orang, dan terhadap Gaza dengan jumlah 1400, semuanya menggunakan senjata dari AS yang jelas-jelas dilarang oleh hukum AS sendiri.

Tahukah Anda, seorang dokter bedah AS dalam satu hari pernah membedah lebih dari 1000 lambung korban kekejian Israel? Pesawat yang membombardir Gaza adalaah F-16 dan Helikopter Apache AS. Pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah dibuat untuk melukai dan membunuh orang-orang tak berdosa.

Menurut Defence for Children International, Israel telah melakukan penghancuran terbesar sepanjang masa. Antara tahun 1967 dan 2003, Israel telah meruntuhkan lebih dari 10.000 rumah, dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang.

Dan Anda salah besar jika mengira bahwa Israel hanya membunuh orang Palestina. Racher Corrie, gadis usia 23 tahun, dilindas buldozer Caterpillar, sniper Israel menembak Tom Hurdell, 21 tahun, di kepalanya, dan Brian Avery, 26 tahuun, di wajahnya. Mereka semua adalah warga AS yang mempunyai kepedulian terhadap masalah umat manusia.

Di sisi lain, yang lebih mengenaskannya lagi, Israel menggunakan bantuan militer AS untuk membuat industri mereka menyaingi perusahaan-perusahaan AS.

Tahun 1963, Senator WIlliam Fulbright menemukan bahwa Israel menggunakan bantuan dari AS untuk membentuk kampanye media supaya bisa menyedot lebih banyak lagi bantuan.

Sepanjang tahun, Israel terus-terusan memata-matai AS, bahkan menurut US Government Accounting Office, aksi mata-mata Israel adalah yang paling agresif dibandingkan negara lainnya. Dunia sekarang sedang memandang kepada kita, kepada orang-orang Amerika yang patut dikasihani.

Ketika media AS ramai-ramai melindungi Israel dari aksi kejinya, dunia sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang ketakutan di negara sendiri. Ketika orang Amerika diberi tahu bagaimana Israel mengambil uang kita, dunia sudah sadar bahwa kitalah yang telah membiayai kekejaman Israel.

Kesimpulannya, bantuan AS terhadap Israel sudah membuat Timur Tengah tidak stabil, dunia ditimpa diskriminasi, agresi maut, dan yang paling miris, menenggelamkan semua perusahaan AS. Dengan terus memberikan bantuan kepada Israel, kita telah membiarkan supremasi Israel atas sebuah pembersihan etnik.

Sekarang saatnya kita menghentikan bantuan kita kepada Israel.

(Allison Weir-Direktur Eksekutif If American Knew)

2009, Tahun Kehancuran AS?

Kondisi ekonomi AS, memasuki bulan Februari 2009, semakin morat-marit. Lapangan pekerjaan semakin sempit. Jangankan bertambah, yang ada pun diberhentikan. Pengangguran tak pelak, melesat jumlahnya. Sekarang angka pengangguran di AS meningkat sudah mencapai 7,6 persen dari sebelumnya 7,2 persen pada Desember tahun lalu.

Peningkatan angka pengangguran tersebut merupakan level yang tertinggi sejak 1992, atau dalam 16 tahun terakhir. Menurut Departemen Tenaga Kerja AS, keadaan ekonomi menyebabkan 598 ribu orang kehilangan lapangan kerja setiap bulannya, dan angka ini terus bertambah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan AS mengalami resesi. Di antaranya adalah;

Satu, secara mengejutkan, AS menjatuhkan harga minyak dunia di bawah $50.00/barrel. Ini mereka lakukan untuk memerangi ekonomi negara-negara Arab/OPEC. AS mencari jalan bagaimana membuat bangkrut negara-negara OPEC, terutama Iran dengan cara memotong lebih dari 75% pendapatan mereka. Saat ini, Iran sedang menjalankan sebuah bursa minyak yang secara efektif menyingkirkan pasar minyak New York dan London. Lebih yang membuat AS makin terpuruk, Iran menjual minyaknya tidak dengan mata uang dolar, tetapi dengan mata uang lainnya seperti Euro. Hal ini, jelas, merupakan sebuah ancaman langsung terhadap sistem perbankan Barat.

Dua, berpuluh-puluh tahun lamanya, negara-negara Arab membiayai hutang luar negeri AS. Hal ini dilakukan berdasarkan perjanjian dengan perbankan di New York dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari tatanan dunia sejak kegagalan Bretton Wood Agreement pada tahun 1971. Tahun ini, perjanjian itu berakhir. Karena itu bunga hutang AS yang saat ini konon melebihi 15 Trilyun dolar tidak lagi dibiayai oleh kreditur asing. Cina, India dan negara-negara di Asia lainnya melakukan hal yang sama. Ini menyebabkan inflasi yang sangat tinggi di AS.

Tiga, masyarakat AS mudah ditipu, naif dan malas. Pemilihan Barack Obama sebagai Presiden AS adalah contohnya. Orang-orang yang mengendalikan di sekitar Obama sebagian besar adalah anggota the Council on Foreign Relations. Mereka adalah orang-orang yang sama yang mengendalikan perjalanan administrasi Clinton dan Pemerintahan dua Bush. Mengenai kebijaksanaan ekonomi "Obama" akan menjadi Hoover yang lain." Dengan kata lain Obama akan mengikuti perintah-perintah yang disampaikan kepadanya dan akan membidani malapetaka perekonomian Amerika Serikat yang akan segera terjadi beberapa saat lagi. Menurut banyak pengamat AS, Obama adalah seorang presiden yang tidak penting, yang memang dipilih oleh the "elite", kemudian dilatihnya, dipelihara, penampilan palsunya dibungkus dengan rapi kemudian dijual kepada publik Amerika.

Empat, rakyat AS diambang kesadaran dari tidur nyenyaknya. Selama ini pemerintah AS selalu ketakutan jika rakyat AS menyadari apa yang sedang terjadi di negaranya. Keesokan hari setelah pemilihan Obama, toko senapan di seluruh AS habis diborong oleh warganegara yang takut dan terkejut atas kemenangan Obama.Wal Mart melaporkan bahwa keesokan hari setelah pemilihan presiden penjualan perlengkapan senjata mereka naik sebesar 400%. Angka tersebut adalah sebuah catatan dalam penjualan perlengkapan senjata dalam tempo satu kali dua puluh empat jam. Hal ini berlanjut selama beberapa minggu setelah pemilihan. Dan perilaku rakyat AS ini merupakan refleksi dari rasa takut yang besar.

Lima, perang Afghanistan. Sementara Kongres AS menyetujui stimulus Obama senila lebih 800 milyar dollar, di sisi lain terjadi pengerahan militer besar-besaran ke Afghanistan. Rakyat AS sampai saat ini masih tidak paham apa yang menyebabkan mobilisasi tentara ke Afghansitan tersebut. Yang pasti, dengan adanya pengerahan ini memakan biaya yang sangat besar pula. AS diyakini akan mengalami nasib seperti Rusia yang juga pernah menginvasi Afghanistan dan bangkrut di tengah jalan.

Akankah itu semua merupakan tanda bahwa AS akan mengalami kehancuran ekonomi dan bidang lainnya di tahun 2009? Wallohu alam bis showwab. (sa/hm)

Dirut Pertamina Merasa Dianggap Satpam oleh DPR

DIRUT Utama Pertamina Karen Agustiawan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (10/2) lalu. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang kedua kalinya, Senin (16/2), kekesalannya memuncak, diawali dengan sikap protes seluruh anggota Komisi VII yang memutuskan menyudahi RDP dengan jajaran Direksi Peramina.

Ini terjadi atas terungkapnya surat bernada 'protes' yang ditujukan kepada seluruh anggota komisi yang membidangi masalah energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup ini. Surat yang ditandatangani oleh Sekertaris Perseroan PT Pertamina Toharso tertanggal 13 Februari 2009 diakui Karen atas sepengetahuan dirinya.

Kepada wartawan, Karen berusaha menghindar dari pertanyaan terkait insiden ini. Ia mengaku, pada dasanya semua pertanyaan para anggota Komisi VII DPR akan dijawab. Namun, mempermasalahkan, seakan pertanyaan yang diajukan dirinya di luar konteks yang ada seakan menghina. "Semua boleh dijawab, semua pertanyaan boleh dijawab. Hanya, yang enggak boleh adalah penghinaan," kata Karen yang bergegas meninggalkan wartawan.

Jadi, Anda merasa terhina? "Kami sih terbuka menjawab semua pertanyaan. Tapi kalau misalnya sudah dibilang bahwa, apa yah, untuk menghina direksi sampai disamakan dengan satpam kan tidak, di luar ini ya," kata Karen yang makin kewalahan menjawab pertanyaan para wartawan.

Jadi, surat yang ditandatangani oleh Sekertaris Perseroan atas sepengetahuan Anda karena merasa pertanyaan yang diajukan pada Selasa (10/2) lalu di luar konteks kewenangan anggota DPR? "Itu sikap dari persero. Dan itu adalah rekomendasi dari ketua bidang hukum kami. Nanti, enggak tahulah," ujarnya saat ditanya apakah masih akan ada agenda dengar pendapat dengan DPR lagi atau tidak.

Sementara itu, Toharso kepada para wartawan mengungkapkan, surat itu diajukan ke Komisi VII agar bisa tertib dan sesuai dengan pokok-pokok pembahasan. Surat itu, katanya lagi, hanyalah inisiatif dari corporate secretary dan bidang hukum Pertamina. Ia kemudian membenarkan pertanyaan yang diajukan para anggota Dewan, Selasa (10/2) lalu, yang sudah keluar dari jalur sebenarnya.

"Misalkan, tidak mempertanyakan pada hal yang pokok dipermasalahkan. Misalnya, soal ketidaklayakan direktur. Itu kan diluar substansi ya. Direksi sesungguhnya mengetahui surat ini dan sesungguhnya lagi, surat ini hanya ingin agar rapat yang berlangsung bisa efektif. Jadi sama sekali bukan maksud Pertamina melecehkan, sama sekali tidak. Kita bekerja siang malam untuk menjawab semua pertanyaan," aku Toharso.

Alvin Lie, anggota Komisi VII dari Fraksi PAN, menduga, surat itu dibuat karena unsur kesengajaan agar Pertamina tak lagi menjawab semua pertanyaan yang diajukan DPR. "Surat ini sengaja untuk kita untuk ramai, kemudian ditunda. Sebentar lagi akan masuk masa reses, bulan Maret sehingga permasalahannya lewat. Ada anggapan, buat apa Pertamina diundang lagi. Dengan begitu, semua permasalahan tidak akan terjawab karena sebentar lagi DPR reses. Jadi, surat ini bagian dari suatu muslihat," tegas Alvin.

Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Shutan Batoegana pun ikut berkomentar dengan surat Pertamina itu. Ia menyayangkan sikap Pertamina yang seharusnya tak usah berkirim surat ke DPR karena DPR memiliki hak dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, atau tatib dalam mengajukan pertanyaan apa pun.

"Pertanyaan itu kan termasuk dalam fungsi pengawasan. Dalam pengawasan tentu saja kita sah dong mempertanyakan kenapa Anda (Karen) ditunjuk. Kemudian, bagaimana Anda bisa tunjukan kemampuan, bisa pimpin perusahana negara. Harusnya dia bisa jawab dengan berikan kinerja. Kalau meyakinkan kita berarti dia punya kemampuan," tegas Sony Keraf menimpali perkataan Shutan Batoegana.

Sementara, Berhenti Bergantung pada Ekspor

Gambaran pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2009 semakin suram saja. Pada Desember 2008, dunia masih percaya bahwa perekonomian masih bisa tumbuh minimal 2,2 persen, namun kini ekonomi global semakin tertekan dan mungkin hanya bisa tumbuh maksimal 0,5 persen.

Dampaknya terasa langsung ke perekonomian regional di Asia, lalu Asia Tenggara, dan akhirnya menerpa Indonesia. Perdagangan luar negeri sulit diharapkan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian. Dengan kondisi itu, pemerintah pun tak kuasa berjanji untuk mendorong pertumbuhan ekspor ke level 5 persen di atas nilai ekspor 2008. Mereka mengubah target pertumbuhan ekspor pada 2009 ini menjadi maksimal 2,5 persen, bahkan sangat mungkin terpuruk ke level 1 persen.

Tanda-tandanya sudah cukup jelas dengan hanya melihat aktivitas perdagangan di pelabuhan paling sibuk di Indonesia, yakni Tanjung Priok. Transaksi ekspor impor di pelabuhan yang menangani 70 persen transaksi ekspor impor nasional ini makin sepi saja.

Dampaknya sangat jelas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 yang semula direncanakan pada kisaran 4,5-5,5 persen dengan nilai tengah 5 persen, diubah menjadi kisaran 4,5-5 persen dengan kemungkinan terbesar 4,7 persen. Koreksi ini dilakukan pemerintah hanya dalam satu pekan. Terakhir pada Rapat Kerja dengan Panitia Anggaran DPR, 12 Februari 2009, pemerintah juga menunjukkan sikap pesimistis pada pertumbuhan 4,7 persen, dan ada kemungkinan direvisi lagi ke posisi 4,2-4,3 persen.

Banyak syarat

Target-target pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa dicapai dengan banyak syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah ada sedikit pertumbuhan investasi, penggelontoran belanja pemerintah dalam jumlah besar minimal tumbuh 10,4 persen lebih banyak dari 2008, dan konsumsi rumah tangga yang menjadi andalan utama, setidaknya harus tumbuh 4,8 persen dibandingkan dengan 2008.

Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga, yakni 70 persen dari produk domestik bruto (PDB), kemudian belanja pemerintah 10 persen, dan investasi sekitar 15 persen, sisanya dari ekspor.

Jadi, seperti diungkapkan Menteri Keuangan dan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, andaikan hanya konsumsi rumah tangga yang tumbuh sesuai target dan sektor lainnya nol, itu sudah cukup mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2009 ke level 3,5 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi 3,5 persen tidaklah cukup karena Indonesia butuh lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghitung, setiap pelambatan ekonomi 0,5 persen, ada 50.000 pekerja yang diberhentikan (PHK). Jika ekonomi tumbuh 4,5 persen, jumlah pekerja yang diberhentikan bisa mencapai 200.000 orang. Jadi, jika ekonomi hanya tumbuh 3,5 persen, maka jumlah PHK bisa menenggelamkan 300.000 orang ke jurang kemiskinan baru.

Bappenas juga mencatat, setiap pertambahan laju pertumbuhan ekonomi 0,5 persen akan menambah pertumbuhan kesempatan kerja baru sekitar 578.000. Jika ekonomi tumbuh 4,5 persen, pertumbuhan kesempatan kerjanya mencapai 1,53 persen dari total angkatan kerja yang mencapai sekitar 170 juta orang. Dengan demikian, jika ekonomi hanya tumbuh 3,5 persen akan ada sekitar 1,156 juta lapangan kerja yang tidak tercipta.

Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sebab, dengan menyuruh semua penduduk berbelanja sepenuh hati pun, ekonomi hanya tumbuh 3,5 persen dan itu hanya cukup menciptakan 4,046 juta lapangan kerja baru, sangat tidak memadai dibandingkan dengan tingkat pengangguran yang bisa mencapai 8,6 persen dari angkatan kerja.

Akan tetapi coba tengok realitas di DPR. Dalam beberapa kali pemaparan pemerintah tentang aksi-aksi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi krisis perekonomian global, program- program yang bisa langsung memperkuat konsumsi masyarakat justru ditentang. Program kucuran dana langsung seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) malah dicurigai sebagai upaya pemerintah yang berkuasa untuk berkampanye.

Murni masalah ekonomi

”Pada saat krisis, justru program seperti BLT dan PNPM yang perlu diperkuat. Namun, justru program ini yang banyak ditentang. Seseorang harus meyakinkan DPR bahwa saat ini ada masalah murni ekonomi, yakni memastikan ekonomi tumbuh, bukan masalah politik,” ujar Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Raden Pardede.

Penguatan BLT dan PNPM dibutuhkan agar daya beli masyarakat miskin tertolong. Jika daya beli menguat, konsumsi rumah tangga bisa dipastikan mencapai titik tertinggi yang diperkirakan pemerintah, yakni 4,8 persen.

Penguatan daya beli juga perlu dilakukan untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat, seperti kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disiapkan sekitar Rp 34 triliun bisa sukses. Sebab KUR hanya bisa sukses jika bisnis-bisnis skala mikro dan kecil ada pembelinya.

Contoh buruk terjadi di China, masyarakat miskin enggan memanfaatkan program sejenis KUR karena mereka tahu, apa pun bisnis yang mereka buat tidak akan ada pembelinya. Setidaknya itu yang dilaporkan majalah The Economist edisi 31 Januari 2009, dalam paparannya tentang ”Asia’s shock”.

Di posisi ini, paket stimulus fiskal senilai Rp 71,3 triliun yang disiapkan pemerintah juga menuai protes kalangan DPR yang setuju pada keampuhan kucuran uang tunai ke masyarakat sebagai obat sementara memperkuat daya beli. Pasalnya, stimulus fiskal ini didominasi insentif berupa pemotongan pajak, bukan transfer dana langsung ke masyarakat.

Tidak sebanding

Salah satu insentif itu adalah penghematan pajak sebagai dampak penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh pribadi, dan perubahan standar minimum Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang bernilai Rp 43 triliun. Itu setara 60,3 persen dari total stimulus Rp 71,3 triliun. Ini tidak sebanding dengan aliran dana yang benar-benar disebarkan ke masyarakat senilai Rp 10,2 triliun, atau yang disebut pemerintah sebagai stimulus berupa tambahan proyek infrastruktur.

Atas dasar ini, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, mendesak pemerintah menambah alokasi anggaran untuk BLT sebagai stimulus. Bagi Melchias, stimulus berupa transfer dana langsung ke masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan dengan penghematan pajak saat perekonomian sedang menghendaki pertumbuhan permintaan domestik dalam jumlah besar saat ini.

Dua pilihan

Jika kita melihat pengalaman China dan Jepang, seperti diulas The Economist, sebenarnya Indonesia sudah bisa memilih. China sejak lama percaya bahwa kombinasi proyek infrastruktur dengan kucuran stimulus secara tunai langsung ke masyarakat miskin bisa menghasilkan dua keuntungan, yakni daya beli di dalam negeri menguat dan infrastruktur semakin kaya.

Adapun Jepang memilih mengarahkan sumber dananya sebagian besar ke proyek infrastruktur dengan daya serap tenaga kerja yang rendah, sejak awal tahun 1990-an. Hasilnya, dana infrastruktur Jepang cenderung terbuang-buang karena tidak fokus, sementara secara kontras di China, mereka bisa menikmati jembatan, jalan, dan jalur kereta api yang jauh lebih baik.

The Economist malah secara vulgar meminta negara-negara di Asia mengurangi ketergantungan perekonomiannya pada ekspor. Sebab, negara-negara tujuan ekspor Asia, baik Uni Eropa maupun Amerika, sudah terpuruk. Penduduk Eropa dan Amerika sudah kehilangan daya beli dan tak sanggup membeli barang-barang dari Asia dalam jumlah mencukupi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kawasan. Asia diminta berhenti menabung dan mulailah membelanjakan setiap dana yang dimilikinya.

Paul Krugman, peraih hadiah Nobel Ekonomi 2008, menggambarkan resesi dunia sebagai sebuah suasana sangat suram di mana pasokan barang ada di mana-mana, namun tidak ada permintaan. Pada saat banyak toko dibuka, tetapi tidak ada pembelinya. Atau pada saat pedagang kaki lima menjamur semakin banyak, namun mereka menangis tidak ada yang membelinya. Tentunya Indonesia ingin terhindar dari situasi ini. Semoga!

Emas Makin Mengilap

JAKARTA, RABU — Harga emas di pasar internasional terus membubung mendekati 1.000 dollar AS per troy ounce. Kondisi resesi global yang tidak pasti membuat para investor memburu logam mulia ini.

Di New York Mercantile Exchange, Selasa (17/2) waktu setempat, harga emas
pengiriman sekarang ditutup pada 967,00 dollar AS per troy ounce, naik dibanding penutupan Jumat lalu di posisi 941,50 dollar AS.

Hal serupa juga terjadi di pasar Hongkong, Rabu pagi, seperti dilansir AFP, harga emas dibuka pada 968,00 dollar-969,00 dollar AS per ounce, lebih tinggi dibandi

Nilai Tukar Valuta Asing

Beberapa hari lalu penulis menukarkan beberapa lembar mata uang USD ke salah satu bank pemerintah. Ternyata ada dua lembar USD pecahan seratus dolar ditolak karena ada bekas lipatan sedikit.

Ini adalah salah satu contoh bahwa dalam jual beli valuta asing, masyarakat, termasuk wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, sering mengalami perlakuan yang kurang adil dari pedagang valuta asing atau bank.

Kalau mata uang yang mereka tukarkan dalam kondisi kurang bersih dan licin atau dengan nomor seri tertentu, biasanya nilai tukar yang diberikan lebih rendah daripada kurs yang terjadi di pasar.

Praktik semacam ini dirasakan kurang fair dan dapat menimbulkan citra negatif terhadap industri keuangan atau bahkan terhadap Indonesia. Mengapa hal itu dapat terjadi dan bagaimana mengatasi masalah tersebut?

Sistem Nilai Tukar

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa yang berlaku mulai 17 Mei 1999, pada prinsipnya ada tiga macam sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate system), sistem nilai tukar bebas (floating exchange rate system), dan sistem mengambang terkendali (managed floting exchange rate system).

Menurut Pasal 5 UU Nomor 24 sistem nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah atas usul Bank Indonesia (BI). Pemerintah menetapkan nilai tukar ini dalam bentuk keputusan presiden. Keputusan presiden sebagai dasar nilai tukar yang dianut sekarang ini belum pernah ada sampai sekarang.

Sejak Agustus 1997 Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang sebagai jawaban pemerintah terhadap krisis nilai tukar yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Sejak Agustus 1997 itulah Pemerintah Indonesia meninggalkan sistem nilai tukar mengambang terkendali dan menganut sistem nilai tukar mengambang.

Untuk wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, apa pun sistem nilai tukar yang dianut tidaklah begitu penting asalkan ada kepastian dan keadilan di dalam penerapan sistem yang dianut tersebut.

Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar satu mata uang terhadap rupiah ditetapkan oleh BI dengan nilai tertentu yang tetap. Kalau di pasar ada perubahan nilai tukar, BI harus melakukan intervensi untuk mengembalikan nilai tukar tetap tersebut.

Sistem ini mensyaratkan cadangan devisa yang cukup untuk setiap saat melakukan intervensi. Misalnya USD1 mempunyai nilai tukar yang tetap sebesar Rp10.000, kalau nilai USD di pasar di atas atau di bawah Rp10.000, BI harus melakukan intervensi untuk mengembalikan nilai tukar USD menjadi Rp10.000.

Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar suatu mata uang diserahkan kepada kekuatan pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Perubahan nilai tukar suatu mata uang tidak mewajibkan BI melakukan intervensi.

Pada sistem nilai tukar mengambang terkendali, nilai tukar dapat berfluktuasi pada koridor atau batas yang ditetapkan. Kalau ada perubahan nilai tukar suatu mata uang menyentuh batas yang ditetapkan (intervention band), barulah BI akan melakukan intervensi.

Misalnya USD1 dinilai sama dengan Rp10.000 dan fluktuasi nilai tukar dibolehkan sebesar 10%. Maka, kalau di pasar USD1 harganya naik menjadi Rp11.000 (naik 10%) atau turun menjadi 9.000 (turun 10 %), BI baru melakukan intervensi karena nilai tukar rupiah sudah berfluktuasi menyentuh intervention band.

Praktik yang Merugikan

Dalam perdagangan valuta asing sering terjadi praktik yang kurang menguntungkan masyarakat, termasuk wisatawan yang datang ke Indonesia. Kalau mata uang asing yang ditukarkan agak lusuh atau dengan nomor seri tertentu seperti USD dengan seri C, biasanya nilai tukar yang diberikan lebih rendah.

Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama, budaya masyarakat Indonesia untuk menyimpan uang "di bawah bantal" (hoarding) dalam valuta asing yang masih bersih dan tidak lusuh sehingga mereka mempunyai preferensi untuk memiliki uang dalam kondisi yang baik. Kalau menukar uang, mereka enggan menerima uang yang lusuh sehingga bank atau pedagang valuta asing berusaha untuk memiliki dan membeli mata uang asing dalam kondisi baik.

Kalau kondisinya kurang baik, nilai tukarnya menjadi lebih rendah. Kedua, bank dan pedagang valuta asing harus melakukan sendiri repatriasi valuta asing yang dimilikinya karena valuta asing itu tidak dapat dijual ke BI seperti pada waktu lalu ketika BI melakukan repatriasi mata uang asing.

Ketiga, ada kecenderungan memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, bahkan kalau perlu dengan mengatakan kepada nasabah bahwa kebijakan semacam ini ditetapkan oleh BI. Padahal BI tidak pernah menetapkan kebijakan seperti itu. BI pernah mengimbau bank dan pedagang valuta asing untuk tidak melakukan praktik semacam ini, tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan Federal Reserve Bank, Bank Sentral Amerika Serikat yang menerbitkan USD, pernah berkirim surat kepada BI yang menyatakan bahwa uang kertas dolar yang jelek itu tetap berlaku.

Praktik perdagangan yang kurang menjamin kepastian ini diperburuk juga oleh banyaknya pedagang valuta asing yang tidak memiliki izin (gelap) di berbagai kota seperti Jakarta, Bali, Batam. Pada waktu yang lalu, Menteri Perhubungan dan Pariwisata Susilo Sudarman pernah mencanangkan Sapta Pesona untuk menggalakkan pariwisata di Indonesia.

Sapta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah Indonesia. Sapta Pesona terdiri atas tujuh unsur, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah, dan kenangan. Dikhawatirkan praktik perdagangan valuta asing yang kurang adil tersebut menimbulkan citra dan kenangan yang dapat merusak Sapta Pesona yang diupayakan dengan susah payah oleh tiap daerah.

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sering menerima keluhan tentang perlakuan yang kurang adil ini. Bahkan yang mendapat perlakuan diskriminatif itu bukan saja USD, tetapi juga mata uang euro dan dolar Singapura.

Jalan Keluar

Masalah ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus mengubah budaya kita yang hanya selalu mau menerima mata uang asing yang bersih dan tidak lusuh.

Kita harus menerima mata uang asing apa adanya. Bukankah uang yang lusuh itu menandakan uang tersebut sudah banyak beredar dan diterima di banyak tempat, karena uang itu asli? Bukankah uang yang bersih dan tidak lusuh belum teruji dalam peredaran dan terdapat kemungkinan uangnya palsu?

Di samping itu, budaya kita untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak wajar melalui perdagangan mata uang asing harus diubah. Seharusnya bank dan pedagang valuta asing tidak membeda-bedakan nilai tukar mata uang asing berdasarkan tampilan fisik dan nomor serinya.

Mungkin BI sebagai otoritas yang berwenang perlu mengambil tindakan yang lebih tegas. Mudah-mudahan dengan perbaikan budaya dan sikap ini, kunjungan wisatawan ke Indonesia dapat ditingkatkan dan akhirnya dapat memajukan perekonomian Indonesia. Semoga.*)

*)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

SBY: Pemerintah Tak Ambil Untung dari Premium

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menampik pemerintah telah mengambil untung dalam penjualan premium. Menurutnya, pemerintah masih menyubsidi solar maupun minyak tanah apabila dilihat dari biaya yang dikeluarkan dalam strukturnya.

"Sebenarnya dari cost, struktur pemerintah masih mensubsidi baik itu solar maupun minyak tanah. Premium itu sebetulnya belum bisa dikatakan akan ada stabilitas harga," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat konferensi pers dalam kunjungan kerja ke Pertamina, Jakarta, Kamis (12/2/2009).

Seperti diketahui, menurutnya masyarakat Indonesia bisa saja terlalu stuck dan menuju pada harga BBM yang sudah ditetapkan. Dia menambahkan, sebulan atau bahkan tiga pekan lalu bisa ada eskalasi lagi, namun kultur Indonesia dirasakan belum siap manakala akan ada kenaikan-kenaikan harga.

SBY pun memberikan alasannya mengapa BBM diturunkan sebanyak tiga kali dan tidak sekaligus saja. "Sekali lagi sebagaimana yang beberapa saat yang lalu saya sampaikan, mengapa BBM ini kita turunkan tiga kali berturut turut. Pertama kita turunkan melihat perkembangan harga yang ada di pasar," tegasnya.

Selain itu, menurutnya sekarang ini pemerintah belum bisa mengatakan kalau diturunkan akan lebih systemable terhadap penurunan ini sehingga masih diperlukan tambahannya pemantauan. Dan ini, menurutnya, perlu adanya penyesuaian kembali.

"Jadi kita sesungguhnya tidak playing politik, tapi betul-betul bagaimana stabilitas dari harga itu sekarang kita keluarkan kebijakan baru," jelasnya.

Dia pun berharap dengan adanya penurunan tersebut dampaknya tidak akan mempengaruhi APBN dan perekonomian Indoneisa. Karena hal ini dinilai tidak baik bagi keselamatan APBN.

"Pemerintah betul-betul memantau pergerakan harga untuk bisa melakukan adjustment dan harga setepat-tepatnya," pungkasnya.